Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan paling penting dalam pembangunan berkelanjutan guna mengentaskan kemiskinan ketidakberdayaan dan ketidak pedulian sosial. Untuk itu, pemerintah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang perlu dilaksanakan dengan mengacu kepada tata pemerintahan yang baik. Penerapan tata pemerintahan yang baik  merupakan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus prasyarat utama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik dapat mendorong semua pelaku terkait untuk menggunakan kemampuan secara maksimal untuk memperbaiki kondisi kehidupan secara menyeluruh. Untuk itu perlu adanya kesepakatan mengenai penerapan tata pemerintahan yang baik maupun pedoman pelaksanaannya. Dan sepakat untuk mewujudkan tata  pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada sepuluh prinsip sebagai berikut:

1. PARTISIPASI

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. PENEGAKAN HUKUM

Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. TRANSPARANSI

Menciptakan kepercayaan timbal – balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. KESETARAAN

Memberi peluang yang sama bagi semua  anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5. DAYA TANGGAP

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa Kecuali.

6. WAWASAN KEDEPAN

Membangun Daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. AKUNTABILITAS

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. PENGAWASAN

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap  masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia  secara optimal dan bertanggungjawab.

10. PROFESIONALISME

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, 

Salam Good Governance