KARIS / KARSU

Dasar Hukum :

1. UU No.8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999
2. Kep Kepala BKN No.115.1/KEP/1983 jo Kep Kepala BKN No.007/KEP/1988

  

Pengertian

1. Kepada setiap istri PNS diberikan Kartu Isteri disingkat KARIS, dan kepada setiap suami PNS diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU.
2. KARIS dan KARSU merupakan Kartu Identitas istri/suami PNS dalam arti bahwa pemegangnya adalah istri / suami sah dari PNS yang bersangkutan.
3. KARIS dan KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri / suami sah dari PNS yang bersangkutan.
4. Apabila seorang PNS berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepada istri / suami dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
5. Apabila seorang istri / suami PNS bercerai, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi, akan tetapi apabila ia rujuk / kawin kembali dengan mantan suami / istrinya, maka KARIS / KARSU tersebut berlaku kembali.
6. Apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepada istri / suaminya tetap berlaku, begitupula apabila PNS atau Pensiunan PNS meninggal dunia, maka KARIS / KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun.

Persyaratan pengajuanya :

1. Pengantar dari SKPD
2. Blangko Laporan Perkawinan Pertama terlampir (diisi PNS yang bersangkutan) sebanyak 2 rangkap
3. Salinan Sah Surat Nikah yang di legalisir 2 rangkap
4. Blangko Daftar Keluarga PNS 2 rangkap
5. Pas Photo Hitam Putih 2 x 3 sebanyak 3 lembar
6. Akta cerai / surat keterangan kematian rangkat 2 (Karis / Karsu selanjutnya)

Lampiran 1.

Blangko Laporan Perkawinan

Lampiran 2. 

Blangko Laporan Perkawinan Kedua